Laporan Benchmarking Statistik Sistem Pembayaran

Benchmarking mencakup 9 negara maju (advanced economies) yang mewakili standar publikasi paling matang, 11 negara berkembang (emerging markets) yang mencakup 5 peer ASEAN Indonesia, serta 7 organisasi internasional yang menetapkan standar atau mempublikasikan data SP secara lintas negara. Seluruh negara dinilai berdasarkan alignment score — sebuah skor 0–100 yang mengukur sejauh mana cakupan publikasi SP suatu negara selaras dengan struktur Red Book Statistics CPMI-BIS.

Skor rata-rata antara ketiga kelompok menunjukkan pola yang menarik. Kelompok advanced economies memperoleh rata-rata 90, sementara kelompok emerging markets tidak terpaut jauh di angka 88. Bahkan, rata-rata ASEAN peers mencapai 88 — mengindikasikan bahwa negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia (95), Thailand (94), dan Filipina (88), telah membangun praktik publikasi data SP yang cukup sejajar dengan negara maju. Indonesia sendiri berada di skor 85, yang berarti masih terdapat ruang perbaikan terutama dibandingkan dengan sesama peer regional.

Dari diagram di atas, terlihat bahwa LVPS, pembayaran ritel, dan uang kartal merupakan kategori yang hampir seluruh negara sudah mempublikasikan secara lengkap — ini sejalan dengan kewajiban pelaporan Red Book yang sudah berjalan puluhan tahun. Sebaliknya, payment fraud statistics menjadi kategori dengan cakupan paling rendah: hanya sebagian kecil negara yang mempublikasikan data fraud secara terintegrasi dalam statistik SP mereka. ECB, UK, Australia, dan Brazil termasuk yang sudah melakukannya, sementara SPIP Indonesia belum mencakup kategori ini. Kategori fast payment juga menunjukkan variasi yang cukup tinggi — beberapa negara baru meluncurkan sistem fast payment dalam 2–3 tahun terakhir, sehingga data publikasinya masih bersifat parsial.

Fast payment — atau sistem pembayaran yang memproses transaksi secara real-time atau mendekati real-time — telah menjadi infrastruktur inti di hampir seluruh negara benchmark. Tabel berikut membandingkan sistem fast payment di masing-masing negara, termasuk tahun peluncuran, volume dan nilai transaksi tahun 2024, jumlah pengguna atau peserta, serta tingkat interoperabilitas lintas batas.

Data di atas menunjukkan dua pola yang menonjol. Pertama, skala adopsi fast payment di kelompok emerging markets jauh melampaui kelompok advanced economies — UPI India memproses sekitar 185 miliar transaksi per tahun (hampir separuh volume instant payment global), sementara PIX Brazil mencapai 63,8 miliar transaksi hanya dalam empat tahun sejak peluncuran. Sebagai perbandingan, FedNow yang diluncurkan Juli 2023 di Amerika Serikat baru mencatat sekitar 1,5 juta transaksi. Pola ini mencerminkan fenomena leapfrogging: negara berkembang mengadopsi fast payment secara masif karena memiliki basis pengguna besar yang sebelumnya tidak terlayani oleh infrastruktur pembayaran tradisional.

Kedua, kawasan ASEAN memimpin dalam interoperabilitas cross-border fast payment. Linkage PromptPay-PayNow (Thailand-Singapura), DuitNow-QRIS (Malaysia-Indonesia), dan berbagai koridor bilateral lainnya menjadikan ASEAN sebagai kawasan paling terintegrasi dalam hal pembayaran ritel lintas batas. Kondisi ini perlu tercermin dalam statistik SPIP Indonesia — saat ini, data transaksi cross-border fast payment belum dipublikasikan sebagai kategori tersendiri.

Bagian ini membandingkan empat pilar infrastruktur kliring dan setelmen: RTGS (pembayaran bernilai besar), ACH/Retail Clearing (kliring ritel), CCP (central counterparty untuk pasar modal), dan CSD (central securities depository). Untuk setiap negara, disajikan nama sistem, operator, jenis statistik yang dipublikasikan, serta frekuensi publikasinya. Perbandingan ini memungkinkan identifikasi area di mana publikasi SPIP Indonesia sudah sejajar atau masih perlu diperkuat relatif terhadap praktik negara lain.

Bagian ini menempatkan posisi SPIP Indonesia secara komparatif terhadap seluruh negara benchmark. Skor alignment Indonesia (85) menempatkannya di bawah rata-rata ketiga kelompok pembanding — baik advanced economies (90), emerging markets (88), maupun ASEAN peers (88). Meskipun selisihnya tidak besar, gap ini perlu mendapat perhatian mengingat Indonesia adalah anggota CPMI dan memiliki kewajiban pelaporan terhadap Red Book Statistics.

CPMI-BIS Red Book Statistics menyusun data sistem pembayaran dalam sejumlah tabel standar yang menjadi acuan bagi seluruh 24 yurisdiksi anggota CPMI. Berikut adalah kategori-kategori utama beserta indikator yang dipublikasikan dalam Red Book — masing-masing sudah di-mapping ke struktur tabel SPIP yang diusulkan dalam proposal restrukturisasi.