Global Payment System Benchmarks

Analisis komparatif terhadap 22 bank sentral yang tersaji dalam dokumen ini mengindikasikan bahwa struktur restrukturisasi SPIP 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang substansial dengan praktik pelaporan statistik sistem pembayaran internasional. Data menunjukkan bahwa rata-rata alignment score mencapai 91%—sebuah temuan yang mengkonfirmasi bahwa arsitektur 8 bab dan 18 tabel yang diusulkan tidak sekadar bersifat adaptif, melainkan secara sistematis telah mengintegrasikan kerangka pelaporan CPMI-BIS Red Book Statistics sebagai fondasi struktural.

Temuan ini perlu dipahami dalam konteks keanggotaan Indonesia di CPMI sejak Maret 2018. Kewajiban pelaporan Red Book Statistics menuntut keselarasan struktural yang bukan hanya bersifat formal, melainkan substantif—setiap kategori dalam Red Book Table 1 hingga Table 17 harus memiliki padanan yang dapat dipetakan ke dalam struktur SPIP domestik. Dengan 143 dari 163 pasangan kategori yang menunjukkan keselarasan penuh (match), dan hanya 12 kategori yang teridentifikasi sebagai gap, struktur SPIP yang diusulkan telah memenuhi prasyarat minimum kepatuhan pelaporan internasional.

Audit manual terhadap 163 pasangan kategori menghasilkan tiga temuan utama yang secara simultan mengkonfirmasi kekuatan dan mengidentifikasi area pengembangan struktur SPIP.

Pertama, 14 negara menunjukkan alignment score di atas 90%—yakni Euro Area, Switzerland, Japan, India, South Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, Philippines, Vietnam, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, Russia. Konsentrasi skor tinggi pada negara-negara dengan sistem pembayaran yang paling maju di dunia ini mengindikasikan bahwa restrukturisasi SPIP telah diarahkan pada best practice yang tepat. Keselarasan tertinggi terjadi pada kategori fundamental: Large-Value Payment Systems (RTGS), Banknotes and Coins, Payment Cards, dan Retail Clearing—empat pilar yang secara universal tersedia di seluruh yurisdiksi CPMI.

Kedua, 8 kategori partial match terkonsentrasi pada area di mana definisi operasional antar-yurisdiksi belum sepenuhnya terharmonisasi. Divergensi ini bukan merupakan kelemahan struktural SPIP, melainkan mencerminkan perbedaan yang inheren dalam arsitektur sistem pembayaran masing-masing negara. Sebagai contoh, kategori e-money di Indonesia (yang mencakup chip-based dan server-based dalam satu kerangka) berbeda dari Stored Value Facilities di Singapura atau Prepaid Payment Instruments di India—meskipun secara fungsional mengacu pada instrumen pembayaran elektronik yang setara.

Ketiga, 12 kategori gap teridentifikasi secara konsisten di beberapa yurisdiksi, yang mengisyaratkan area di mana SPIP berpotensi untuk diperluas pada fase restrukturisasi berikutnya. Gap ini bukan merupakan defisiensi kritis, mengingat tidak satu pun dari kategori tersebut termasuk dalam mandatory reporting CPMI-BIS, namun penambahan kategori-kategori ini akan meningkatkan komparabilitas internasional secara substansial.

Identifikasi gap dilakukan melalui pendekatan cross-jurisdictional mapping—setiap kategori statistik dari 22 bank sentral dipetakan terhadap struktur SPIP yang diusulkan. Kategori yang tidak memiliki padanan dalam SPIP dikategorikan sebagai gap, dengan asumsi bahwa frekuensi kemunculan gap yang sama di multiple yurisdiksi mengindikasikan relevansi yang lebih tinggi untuk penambahan di masa mendatang.

Data menunjukkan bahwa gap terkonsentrasi pada beberapa kategori spesifik yang mencerminkan evolusi terkini dalam lanskap pembayaran global:

Dalam konteks regional, data benchmark menunjukkan pola yang bermakna secara strategis. Rata-rata alignment score negara-negara ASEAN mencapai 95%—angka yang mengkonfirmasi bahwa struktur pelaporan statistik pembayaran di kawasan ASEAN telah mengalami konvergensi substansial, didorong oleh inisiatif cross-border payment linkage bilateral maupun multilateral.

Konvergensi ini bukan bersifat kebetulan, melainkan merupakan manifestasi dari kebijakan interlinkage yang secara eksplisit mendorong harmonisasi infrastruktur. QRIS-DuitNow (Indonesia-Malaysia), QRIS-PromptPay (Indonesia-Thailand), dan PayNow-PromptPay (Singapura-Thailand) telah menciptakan kebutuhan struktural untuk komparabilitas statistik lintas batas. Ketika dua sistem pembayaran terinterkoneksi, statistik yang mengukur kinerja kedua sistem harus dapat diperbandingkan—sebuah prasyarat yang secara inherent mendorong harmonisasi definisi, granularitas, dan frekuensi pelaporan.

Implikasi strategis dari temuan ini adalah bahwa restrukturisasi SPIP tidak dapat dipahami secara isolatif sebagai reformasi domestik semata. Sebaliknya, restrukturisasi ini perlu diposisikan sebagai bagian integral dari agenda harmonisasi statistik pembayaran regional ASEAN—di mana Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di kawasan, memiliki peran agenda-setting yang signifikan dalam menentukan arah konvergensi standar pelaporan.